Pemkot Jambi Terima Bantuan Operasional Dari BNPB, Langkah Strategis Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Jambi – Kolaborasi apik antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kota Jambi terus ditunjukkan. Kali ini dalam penanggulangan risiko kebencanaan melalui bantuan operasional berupa satu unit kendaraan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

Penyerahan bantuan kendaraan operasional dari BNPB ini dilakukan usai pelaksanaan Rakor penetapan siaga darurat bencana di Kota Jambi, pada Senin (15/12/2025), yang diterima langsung Wali Kota Jambi, Dr.dr. H. Maulana, M.K.M, selanjutnya untuk diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi yang saat ini merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi.

Bantuan ini menjadi sinyal kuat komitmen BNPB dalam memperkuat kapasitas daerah yang baru membentuk unit penanggulangan bencana. Dengan adanya kendaraan logistik ini, operasional BPBD Kota Jambi diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan efektif dalam merespon setiap kejadian darurat di wilayah perkotaan.

Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana mengungkapkan rasa syukurnya atas atensi luar biasa yang diberikan oleh BNPB. Ia menyoroti kecepatan respon ini sebagai penanda keberhasilan dan urgensi pembentukan BPBD Kota Jambi.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. BPBD Kota Jambi ini baru saja dibentuk. Namun, atensi dari BNPB sungguh luar biasa. Bantuan operasional berupa kendaraan logistik ini langsung datang,” ujar Wali Kota Maulana.

Dirinya menekankan, bahwa bantuan ini adalah sebuah manfaat konkret yang langsung dirasakan setelah lembaga tersebut resmi berdiri. Kehadiran kendaraan ini sangat penting karena akan menjadi tulang punggung mobilitas tim dalam pendistribusian bantuan saat darurat.

“Pembentukan BPBD di Kota Jambi adalah salah satu langkah mitigasi strategis yang dampaknya langsung terasa. Kendaraan logistik ini akan menjadi akselerator utama bagi tim di lapangan. Mereka bisa bergerak cepat menuju lokasi bencana, membawa peralatan dan bantuan logistik yang sangat dibutuhkan warga terdampak,” tekannya.

Maulana juga menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk BPBD merupakan jawaban atas realitas meningkatnya intensitas dan kerawanan bencana di lingkungan perkotaan. Perkembangan kota yang pesat, ditambah perubahan iklim ekstrem, telah meningkatkan risiko berbagai jenis bencana, mulai dari banjir musiman, tanah longsor di area pinggiran, hingga kebakaran pemukiman yang padat.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa tingkat kerawanan bencana di Kota Jambi kini semakin meningkat. Intensitas bencana, baik itu yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam seperti kebakaran, menunjukkan tren peningkatan yang harus kita sikapi serius,” tegasnya.

Menurutnya, BPBD harus hadir sebagai garis pertahanan terdepan yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Lembaga ini bertugas tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada fase pencegahan dan pemulihan pasca-bencana. Dengan adanya unit kendaraan logistik ini, Kota Jambi kini memiliki modal awal yang kuat untuk mempercepat reaksi dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.

Walikota Maulana juga menyoroti aspek kolaborasi sebagai keuntungan utama dari pembentukan BPBD Kota Jambi. Dengan adanya struktur organisasi yang formal dan terintegrasi, pemerintah daerah kini memiliki landasan yang solid untuk membangun kemitraan erat dengan BNPB dan berbagai pihak terkait lainnya di tingkat Nasional.

“Dengan terbentuknya BPBD, kita bisa berkolaborasi secara penuh dengan BNPB untuk berbagai aspek penanganan bencana. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas pada saat terjadi bencana saja, tetapi mencakup persiapan, pelatihan, penyusunan rencana kontingensi, hingga akses terhadap bantuan teknis, anggaran, dan logistik yang bersifat nasional,” ucapnya Wali Kota.

Keterlibatan aktif dengan BNPB ini memungkinkan BPBD Kota Jambi mendapatkan benchmarking dan dukungan keahlian terbaik dalam manajemen bencana, sehingga penanganan di lapangan bisa berjalan lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan standar nasional.

“Ini adalah langkah strategis yang sangat penting. Sinergi antara pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah daerah melalui BPBD Kota Jambi akan memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan perlindungan dan penanganan yang cepat, tepat, dan komprehensif saat mereka menghadapi situasi darurat. Kami akan memastikan kendaraan ini segera dioperasionalkan secara efektif untuk tugas mulia kemanusiaan,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan ini menandai babak baru dalam kesiapsiagaan bencana di Kota Jambi. Kini, BPBD Kota Jambi memiliki sarana yang memadai untuk bergerak cepat, memenuhi mandatnya sebagai koordinator utama penanggulangan bencana, sekaligus membuktikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap keselamatan masyarakat daerah adalah prioritas utama.