Perkuat Kompetensi Aparatur Wilayah, Wali Kota Maulana Tekankan Peran Strategis Lurah Kawal 11 Program Prioritas Kota Jambi
Minggu, 15 November 2026
Penulis: Eko Oktavianus | Editor: Eko Oktavianus
Sumatera Barat – Pemerintah Kota Jambi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi Lurah dan Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat se-Kota Jambi.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) I, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (15/11/2026), ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., yang sekaligus menjadi narasumber dengan menyampaikan materi tentang Peran Lurah sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan 11 Program Prioritas Kota Jambi Tahun 2025–2029.
Turut hadir Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., Kepala BBPKA-PDN I BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Tim Pengembangan Kompetensi, Syamsir Okraindi, S.Si., M.I.Kom., Staf Ahli Wali Kota Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, Drs. H. Noviarman, M.E., Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, S.E., M.AP., serta sejumlah camat se-Kota Jambi.
Dalam pemaparannya, Maulana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Jambi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat pemerintah kota, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan aparatur di tingkat kelurahan dalam menerjemahkan dan melaksanakan program secara langsung di tengah masyarakat.
Menurutnya, lurah bukan sekadar administrator pemerintahan yang mengurus persoalan administratif, tetapi juga menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan, penggerak pembangunan, sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera. Arah pembangunan tersebut dijabarkan melalui lima misi utama, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas ekonomi perkotaan, tata kelola pemerintahan, ketertiban dan partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Maulana menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian para lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
Pertama, memahami secara menyeluruh substansi 11 program prioritas, mulai dari tujuan, persyaratan, indikator keberhasilan hingga sasaran penerima manfaat. Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan program di setiap wilayah berjalan tepat sasaran, khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua, memastikan pelaksanaan program berdasarkan data yang akurat dan tervalidasi. Lurah juga diminta aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, puskesmas, serta unsur lainnya. Selain itu, tertib administrasi dan transparansi harus menjadi perhatian, termasuk memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya pemotongan.
Ketiga, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Lurah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan dan petunjuk teknis pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami warga, termasuk melalui koordinasi bersama ketua RT, pertemuan masyarakat, pemanfaatan grup komunikasi digital, serta pendekatan langsung melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Keempat, mampu menjadi penyelesai persoalan di tengah masyarakat. Lurah diharapkan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sinergi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui koordinasi tiga pilar juga perlu diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Dengan pemahaman program, ketepatan pelaksanaan, komunikasi yang baik, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, lurah diharapkan dapat memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Maulana menyampaikan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan menyelaraskan kebijakan nasional, prioritas pembangunan, dan program unggulan daerah. Hal tersebut penting agar setiap program dan penggunaan sumber daya pemerintah memberikan manfaat yang optimal dan terukur bagi masyarakat.
"Di sinilah posisi strategis lurah dan para Kasi sebagai pamong yang berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami persoalan wilayah, mengetahui potensi lokal, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia meminta para lurah memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap tugas dan tanggung jawab kewilayahan. Tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan serta menerjemahkan arah pembangunan Kota Jambi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Karena itu, saya ingin lurah memiliki cara pandang yang lebih luas terhadap tugas dan tanggung jawab kewilayahan. Lurah dan Kasi harus betul-betul memahami arah pembangunan Kota Jambi, termasuk program-program unggulan daerah. Apa substansinya, apa tujuan dan targetnya, kemudian terjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing," tegas Maulana.
Selain itu, ia juga mendorong aparatur kelurahan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kewilayahan.
Menurutnya, inovasi tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar dengan dukungan anggaran yang besar. Perbaikan proses pelayanan, pengembangan UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan merupakan bentuk inovasi yang dapat memberikan dampak nyata.
"Inovasi tidak selalu harus besar dengan anggaran besar. Perbaikan proses pelayanan, pengembangan potensi UMKM, pengelolaan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pemanfaatan data wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan merupakan bentuk inovasi yang sangat berarti," ungkapnya.
Di akhir arahannya, Maulana berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan serius dan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Jadikan kesempatan ini sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menemukan pendekatan baru dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan. Kepada para pendamping, instruktur, widyaiswara, dan narasumber, kami titipkan para pamong terbaik Kota Jambi untuk mendapatkan inspirasi dan pemahaman dalam mengadaptasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini," pungkasnya.
Melalui kegiatan capacity building ini, Pemkot Jambi berharap peningkatan kompetensi aparatur kelurahan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.