Pimpin Rakor TKPK, Wawako Pinta Pemprov Jambi Prioritaskan Pemkot Jambi

Kegiatan yang rutin di lakukan setiap bulan oleh (Pemkot) Pemerintah Kota Jambi tersebut mendapatkan banyak masukan untuk sinergitas program. TKPK Kota Jambi sendiri dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di akhir tahun untuk merancang 2023 yang basis datanya sudah ada.

Wakil Wali Kota Jambi, H. Maulana menjelaskan, rancangan program yang berkaitan dengan percepatan masyarakat miskin ekstrem yang segera di lakukan dengan menggunakan data yang sudah lengkap berdasarkan urutan yang bisa di pastikan bahwa semua program di jalankan tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul miskin dan miskin ekstrem.

“Kita punya data kemiskinan 9,02 persen dengan 1000 jiwa yang di dalamnya terdapat 1,08 persen atau 6.562 jiwa yang miskin ekstrem yang harus kita sasar dengan berbagai macam program,” jelasnya.

Adapun program yang di lakukan pemkot kepada masyarakat miskin dengan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, mulai dari pendidikan, batuan-bantuan pangan. Kemudian pemberdayaan bagi masyarakat miskin sehingga di harapkan naik kelas.

“Seperti yang sudah kita lakukan, sebanyak 292 lebih PKH di Pemkot sudah wisuda sehingga membuat statusnya naik, tidak lagi menjadi penerima manfaat PKH. Ini bisa kita alihkan ke masyarakat lain yang membutuhkan,” terangnya.

Program ketiga mengenai lingkungan yang nantinya bersama-sama OPD terkait untuk melaksanakan agar lingkungan menjadi bersih. “Mudah-mudahan dengan data yang jelas, programnya jelas, sasarannya jelas dan manfaat programnya jelas untuk mempercepat untuk masyarakat ekstrem,” ujarnya.

Wawako menyebutkan bahwa dalam program pemberdayaan masyarakat ekstrem dalam jangka waktu terdekat sedang berjalan mulai dari Dinas Koperasi memberikan bantuan rumah tangga, pelatihan bagi keluarga tidak mampu yang mana tahun depan program ini akan tetap berjalan.

“Mudah-mudahan dengan diberikan keterampilan agar mendapatkan yang meningkat kemudian naik statusnya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang kita terima melalui dana bantuan khusus untuk Kelurahan yakni 100 juta per Kelurahan,” sebutnya.

Dirinya mengatakan bahwa Pergub sudah menguji, ada beberapa komponen yang pertama adalah untuk pembiayaan BPJS ketenagakerjaan masyarakat miskin ekstrem sebagai pekerja informal. Kurang lebih 50 pekerja informal setiap kelurahan masyarakat miskin di biayai.

“Ini manfaatnya besar, kalau terjadi apa-apa dengan mereka misalnya kecelakaan kerja yang mana ahli warisnya mendapatkan 49juta anak-anaknya mendapatkan beasiswa sehingga diharapkan tidak masuk miskin yang turun menurut sehingga anak-anak dapat disekolahkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” katanya.

Kemudian untuk infrastruktur dan program-program berkaitan dengan inflasi karena yang terdampak inflasi yakni orang miskin. Pemkot telah memberikan bantuan-bantuan termasuk bibit cabe dan bawang, hal itu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.

Tak hanya itu, Wawako meminta kewenangan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi agar Kota Jambi di prioritaskan karena faktor-faktor kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh lingkungan seperti air bersih yang tidak layak, jamban, termasuk aktivitas ekonomi seperti jalan, drainase yang banjir dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan.

“Untuk Pemerintah pusat yang telah di berikan surat kami memohon pendampingan, karena datanya sudah ada tinggal verifikasi, validasi dengan dilengkapi basis foto digital yang lebih lebih akurat,” tandasnya. (Dre)