Pengadaan Lahan Kolam Retensi Sungai Asam Tuntas, Kawasan Disiapkan Jadi Ruang Publik Terpadu
Selasa, 10 November 2026
Penulis: Agre Ilham Ramadhani | Editor: Eko Oktavianus
Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi menuntaskan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi Sungai Asam atau Telago Kajang Lako. Penyelesaian pengadaan lahan tahap III ini menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sekaligus penataan kawasan perkotaan di Kota Jambi.
Penuntasan tersebut ditandai dengan penyerahan Uang Ganti Rugi (UGR) dan pelepasan hak atas tanah tahap III yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi Rido Gunarsa Ali, S.S.T., M.H., Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Ir. Ferdinanto, S.T., M.P., S.D.A., jajaran kepala OPD Pemkot Jambi, Camat Kota Baru, serta Lurah Paal Lima.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, tuntasnya proses pengadaan tanah tahap akhir ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi penanganan banjir secara berkelanjutan, khususnya di kawasan perkotaan.
Menurutnya, keberhasilan proses tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi antara Pemkot Jambi, BPN Kota Jambi, BWSS VI, serta dukungan masyarakat yang telah bersedia melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan pembangunan.
"Hari ini kita secara resmi menuntaskan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk revitalisasi drainase utama dan pembangunan kolam retensi Sungai Asam. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah merelakan tanahnya untuk kepentingan umum. Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya mengurangi risiko banjir di Kota Jambi," ujar Maulana.
Dengan selesainya proses pelepasan hak atas tanah tersebut, Pemkot Jambi bersama BWSS VI akan melanjutkan tahapan percepatan pembangunan fisik. Sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian di antaranya optimalisasi kapasitas tampung kolam retensi, penyelesaian sambungan lintasan jogging track, serta pengecoran jembatan penghubung menuju kawasan Paal Lima.
Lebih dari sekadar infrastruktur pengendalian banjir, Maulana juga mengungkapkan rencana penataan kawasan kolam retensi Sungai Asam menjadi ruang publik terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pada tahun mendatang, kawasan tersebut direncanakan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi taman kota, penerangan jalan umum, fasilitas olahraga, serta ruang interaksi masyarakat. Pemkot Jambi juga akan menyediakan area khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara tertata.
"Kawasan kolam retensi ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan air untuk mengendalikan banjir, tetapi juga akan kita kembangkan menjadi kawasan publik yang nyaman dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Tahun depan, kita rencanakan pembangunan fasilitas pendukung seperti taman, arena olahraga, dan tempat berkumpul warga. Kita juga akan menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk berdagang secara tertata, sehingga keberadaan kawasan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Rido Gunarsa Ali, menjelaskan bahwa pada tahap III atau tahap akhir ini, pemerintah mengalokasikan anggaran ganti rugi lebih dari Rp9 miliar untuk menyelesaikan 25 Nomor Identifikasi Bidang (NIP) tanah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 NIP merupakan penyelesaian lanjutan dari proses pengadaan tanah tahap I dan II, sedangkan 14 NIP lainnya merupakan bidang tanah yang menjadi target pengadaan tahap III, khususnya yang berada di area sempadan kolam retensi Sungai Asam.
"Pada tahap penutupan ini, kita menyelesaikan pembayaran ganti rugi untuk 25 NIP dengan total anggaran lebih dari Rp9 miliar. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang humanis kepada masyarakat," jelas Rido.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya BPN Kota Jambi menerapkan tiga skema penyelesaian untuk memastikan seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema pertama diberikan kepada mayoritas pemilik tanah yang hadir langsung dan telah melengkapi dokumen kepemilikan yang dinyatakan bersih dan lengkap (clear and clean). Para pemilik tanah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau alas hak asli, selanjutnya uang ganti rugi ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima dengan proses pencairan maksimal dua minggu.
Skema kedua merupakan pelayanan khusus bagi lima orang warga pemilik enam NIP yang berhalangan hadir dalam kegiatan seremonial karena sejumlah alasan, di antaranya menjalani perawatan medis di luar negeri maupun melaksanakan ibadah umrah. Kelima warga tersebut adalah Sumarto, Haryanto, Wijaya Koswara, Mulia Koswara, dan Ana Fitria.
Sementara itu, skema ketiga diterapkan terhadap satu hingga dua bidang tanah yang hingga batas akhir proses pengadaan belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang sah. Sesuai ketentuan yang berlaku, penyelesaian uang ganti rugi dilakukan melalui mekanisme penitipan ganti rugi atau konsinyasi di Pengadilan Negeri Kota Jambi guna menjamin kepastian hukum.
Pembangunan kolam retensi Sungai Asam sendiri diharapkan menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Jambi. Keberadaan kolam retensi tersebut telah menunjukkan fungsi dalam menampung limpasan air hujan, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi genangan dan luapan air di kawasan permukiman warga, khususnya Paal Lima dan sekitarnya.
Tuntasnya pengadaan tanah ini sekaligus membuka jalan bagi percepatan penyelesaian pembangunan serta pengembangan kawasan Sungai Asam sebagai ruang publik yang produktif dan representatif.
Pemkot Jambi mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga dan merawat kolam retensi beserta fasilitas pendukungnya agar manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan, baik dalam mendukung pengendalian banjir maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat Kota Jambi.