Karhutla Jadi Perhatian Bersama, Pemkot Jambi Perkuat Layanan Darurat

jambikota.go.id | Pemerintah Kota Jambi

Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, kekeringan, dan ketersediaan air bersih.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (31/08/2026).

Rakor dipimpin Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Danrem 042/Garuda Putih Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, BPBD, BNPB, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, Kejaksaan, dunia usaha, serta unsur terkait lainnya.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., turut hadir mewakili Pemerintah Kota Jambi sekaligus menyampaikan kondisi terkini Kota Jambi dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam merespons dampak Karhutla dan kekeringan.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan penanganan Karhutla saat ini menjadi perhatian serius seluruh pihak. Terlebih, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah mulai memburuk dan berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kami rapat koordinasi tentang pencegahan ataupun penanganan Karhutla di Provinsi Jambi. Kita mengetahui bahwa semua sudah bergerak luar biasa. TNI, Polri, Manggala Agni, Kehutanan, semua. Ada tim Gakkum juga sudah bergerak luar biasa,” ujar Al Haris.

Menurutnya, keseriusan penanganan Karhutla diperkuat dengan keterlibatan langsung unsur TNI di lapangan. Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada bersama jajaran turut melakukan peninjauan dan mendukung proses pemadaman maupun pendinginan titik api.

“Artinya adalah bahwa kita sudah sangat serius menangani Karhutla di Jambi ini. Karena ini adalah atensi Pak Presiden, bahwa kabut asap ditambah lagi dengan tingkat kesehatan udara yang sudah mulai sangat tidak baik untuk kita semua,” tegasnya.

Al Haris juga meminta seluruh tim meningkatkan upaya secara masif, mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga pendinginan titik api. Hal ini dinilai penting mengingat sebagian wilayah Jambi merupakan lahan gambut yang memiliki potensi api kembali muncul apabila tidak dilakukan pemantauan dan pendinginan secara optimal.

“Semua tim harus masif bekerja lagi, baik dari pola penanggulangannya, metode pencegahannya, sampai kepada pendinginannya yang juga harus masif dilakukan,” jelasnya.

Gubernur juga meminta dukungan dan perhatian terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi. Apabila terdapat kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap wilayah Kota Jambi, penanganan harus dilakukan secara cepat dan bersama-sama.

“Daerah yang berbatas dengan Kota Jambi, tolong Kota Jambi dibantu jika ada kejadian kebakaran lahan,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menyampaikan bahwa meskipun berdasarkan data sementara Kota Jambi tidak tercatat memiliki luasan Karhutla, masyarakat tetap merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar.Dampak tersebut terutama dirasakan melalui penurunan kualitas udara, peningkatan gangguan kesehatan, kekeringan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih.

“Kalau dari Karhutla kami kena efeknya. Tapi bukan berarti kami tidak mengalami dampak dari Karhutla,” jelas Diza.

Diza menjelaskan, kejadian kebakaran yang terjadi di dalam wilayah Kota Jambi lebih banyak berkaitan dengan pembakaran sampah dan kebakaran di kawasan permukiman.Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Kecamatan Telanaipura pada Senin sekitar pukul 11.00 WIB. Petugas berhasil melakukan pemadaman dalam waktu sekitar sembilan menit. Dugaan awal, kebakaran tersebut dipicu aktivitas pembakaran sampah.

“Ini sering terjadi. Tercatat 50 kejadian dari bulan Januari sampai sekarang Agustus, tetapi 40 di antaranya terjadi di bulan Agustus,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkot Jambi karena terjadi di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dan kondisi kekeringan yang turut meningkatkan kerentanan masyarakat.Dari sisi kesehatan, Diza menyampaikan bahwa jumlah pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Jambi sempat mencapai 501 pasien pada 27 Agustus 2026.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan kasus ISPA, Pemkot Jambi bersama jajaran Forkopimda dan perangkat daerah melakukan inisiasi pemeriksaan kesehatan gratis di tingkat kecamatan.

“Per kecamatan sudah melakukan inisiasi cek kesehatan gratis untuk mengecek kondisi ISPA yang bertambah ataupun berkurang, untuk mendapatkan laporan yang valid,” ujarnya.

jambikota.go.id | Pemerintah Kota Jambi

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi dalam memperkuat perlindungan masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya membaik.Sebelumnya, Pemkot Jambi juga telah mengambil sejumlah langkah antisipasi dampak kabut asap, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh pada satuan pendidikan dalam kondisi kualitas udara yang tidak sehat, pembagian masker, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Diza menjelaskan, kondisi kekeringan telah memengaruhi sumber air tanah masyarakat sekaligus kemampuan distribusi air melalui PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.Menindaklanjuti arahan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Pemkot Jambi telah melakukan koordinasi bersama Forkopimda dan perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat distribusi air bersih, terutama bagi kawasan permukiman dan fasilitas sosial, termasuk rumah sakit dan tempat ibadah.Namun, keterbatasan intake air masih menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan berbagai alternatif untuk memperkuat sumber air, termasuk opsi pengeboran dengan kedalaman sekitar 65 meter yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi kondisi kekeringan.Untuk mendukung distribusi, Pemkot Jambi menyiapkan armada air bersih yang akan melayani masyarakat di 11 kecamatan dengan dukungan berbagai unsur, di antaranya TNI, Balai Wilayah Sungai (BWS), PMI, dan PDAM Tirta Mayang.

Sebanyak 24 mobil tangki air bersih disiapkan, terdiri dari 15 unit Damkar, empat unit Pemadam, dua unit Yanbu, dua unit layanan, dan satu unit PMI. Hingga saat ini, sebanyak 726.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.Pola distribusi juga terus dievaluasi. Jika sebelumnya distribusi dilakukan secara door-to-door, pemerintah kini menilai penentuan titik distribusi sebagai lokasi pengambilan air secara bergantian dapat dilakukan secara lebih efektif untuk menjangkau masyarakat.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 663 Tahun 2026 tanggal 24 Agustus 2026. Pemkot Jambi juga memperkuat kesiapsiagaan melalui penyediaan personel, sarana dan prasarana, pembentukan Pos Komando selama 24 jam, serta penguatan layanan darurat 112 dan 110.

Selain penyediaan air bersih, Pemkot Jambi telah membagikan sekitar 30.000 masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Pemkot Jambi juga telah menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan perangkat daerah untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan kekeringan serta Karhutla, termasuk memperkuat pemantauan potensi kebakaran dan menghemat penggunaan air.

Dalam Rakor tersebut turut dipaparkan data sementara Satgas Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Jambi. Periode 1 Januari hingga 29 Agustus 2026, luasan Karhutla di Provinsi Jambi tercatat mencapai 1.776,56 hektare dengan 531 kejadian.

Luasan tersebut tersebar di Kabupaten Batanghari 374,50 hektare, Muaro Jambi 325 hektare, Tebo 96,81 hektare, Bungo 14 hektare, Sarolangun 473,64 hektare, Merangin 10,3 hektare, Tanjung Jabung Timur 189,63 hektare, dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.

Untuk jumlah kejadian, Batanghari tercatat 129 kejadian, Bungo 12, Merangin 15, Muaro Jambi 50, Sarolangun 120, Tanjung Jabung Barat 106, Tanjung Jabung Timur 60, dan Tebo 39 kejadian. Sementara Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi tercatat nihil kejadian Karhutla. Data tersebut merupakan laporan sementara BPBD kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penanganan Karhutla. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, BMKG, Basarnas, dunia usaha, serta masyarakat.

Bagi Pemkot Jambi, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan dampak Karhutla dan kekeringan dapat ditekan, sekaligus menjamin masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan dasar.

Pemkot Jambi akan terus memperkuat mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan, distribusi air bersih, edukasi masyarakat, serta respons cepat terhadap berbagai kondisi darurat.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan, menghemat penggunaan air bersih, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk, serta segera melaporkan kejadian kebakaran dan kondisi darurat melalui layanan 112 atau 110.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi BAHAGIA, dengan menghadirkan pemerintahan yang responsif, hadir di tengah masyarakat, serta memastikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi warga.