Wawako Diza Dorong Kelurahan Sehat Maslahat Jadi Model Penguatan Kesehatan Berbasis Masyarakat
Rabu, 02 September 2026
Penulis: Johanes Afrizal | Editor: Eko Oktavianus
Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus mendorong penguatan pembangunan kesehatan berbasis masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Diskusi Publik Penyusunan Kebijakan dan Draf Surat Keputusan (SK) Camat tentang Kelurahan Sehat Maslahat (Masjid Sehat, Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu) Tahtul Yaman Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., di Aula Kantor Camat Pelayangan, Rabu (02/09/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Kota Jambi, Kecamatan Pelayangan, masyarakat, serta akademisi Universitas Jambi (UNJA) untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat program kesehatan berbasis komunitas di tingkat kelurahan.
Dalam sambutannya, Diza mengatakan, pembangunan kesehatan tidak semata-mata berbicara mengenai rumah sakit, dokter, obat-obatan, maupun pelayanan kesehatan. Menurutnya, pembangunan kesehatan harus dimulai dari lingkungan tempat masyarakat tinggal.
“Pembangunan kesehatan harus berbicara tentang lingkungan tempat masyarakat tinggal, air bersih, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, ketahanan keluarga, pola asuh anak, gizi, hingga kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit,” ujar Diza.
Karena itu, lanjutnya, pembangunan kesehatan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yakni keluarga, lingkungan RT, hingga kelurahan. Menurut Diza, kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Ia menilai, berbagai capaian pembangunan kesehatan Kota Jambi menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi meningkat dari 81,77 pada 2024 menjadi 82,32 pada 2025. Sementara itu, usia harapan hidup meningkat dari 75,12 tahun menjadi 75,53 tahun.
Di sisi lain, prevalensi stunting juga berhasil ditekan secara signifikan. Capaian tersebut, kata Diza, menjadi indikator bahwa pembangunan kesehatan di Kota Jambi bergerak ke arah yang tepat.
“Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri, karena tantangan kesehatan terus berubah,” tegasnya.
Diza menyebut, saat ini masyarakat menghadapi berbagai persoalan kesehatan, mulai dari kesehatan lingkungan, sanitasi, stunting, penyakit menular dan tidak menular, hingga tantangan akibat perubahan iklim dan bencana lingkungan.Karhutla, menurutnya, menjadi salah satu contoh nyata dampak lingkungan yang dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat.
“Meskipun Kota Jambi bukan wilayah dengan kejadian karhutla terbesar, dan berdasarkan hasil rapat koordinasi kemarin tercatat tidak ada kejadian karhutla di Kota Jambi, kebakaran lahan masyarakat dan asap dari wilayah sekitar tetap memberikan dampak langsung kepada warga Kota Jambi,” jelasnya.
Dampak tersebut antara lain berupa penurunan kualitas udara, gangguan pernapasan, meningkatnya kebutuhan air bersih, serta risiko terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Diza juga mengungkapkan, hingga minggu ke-33 tahun 2026 tercatat sebanyak 1.681 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan eratnya keterkaitan antara kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“ISPU Kota Jambi bahkan sempat mencapai sekitar 200. Karena itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan masyarakat, termasuk penyediaan masker dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan,” katanya.
Menurut Diza, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya keberadaan program Kelurahan Sehat Maslahat. Persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada rumah sakit dan puskesmas, tetapi harus dibangun melalui sistem pencegahan yang kuat dari tingkat keluarga hingga kelurahan.
“Ketika ada lingkungan yang tidak sehat, harus cepat diketahui. Ketika ada keluarga yang berisiko stunting, harus cepat didampingi. Inilah mengapa kelurahan sehat menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep Maslahat yang merupakan akronim dari Masjid Sehat, Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu, tidak hanya diarahkan sebagai program kesehatan, tetapi sebagai sistem perlindungan masyarakat berbasis kelurahan.
Dalam implementasinya, Diza menekankan tiga prinsip utama, yakni kebijakan harus berbasis data, upaya pencegahan harus diperkuat, dan program harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
“Saya ingin kebijakan yang lahir dari forum ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi pedoman bersama yang jelas: siapa melakukan apa, indikatornya apa, datanya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, dan bagaimana kita mengukur keberhasilannya,” tegas Diza.
Sementara itu, Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek) melalui platform Kampus Berdampak.
Menurut Helmi, program tersebut diarahkan agar aktivitas perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program berdampak itu tidak hanya berdampak kepada individunya, tetapi berdampak bagi masyarakat. Kegiatan dan program yang kita susun terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus dimaksimalkan agar memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Helmi menegaskan, setiap agenda penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Jambi harus terlebih dahulu melihat kebutuhan riil masyarakat.
“Kita harus mencari dan menggali dulu kebutuhan masyarakat seperti apa, apakah melalui dinas, camat, lurah maupun RT, sehingga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu betul-betul dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmen Universitas Jambi untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
“Universitas Jambi dan pemerintah daerah harus saling berkolaborasi. Mudah-mudahan program PPK Ormawa di Kelurahan Tahtul Yaman ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan masyarakat Kota Jambi yang bahagia,” katanya.
Dikesempatan yang sama, Dosen Pendamping PPK Ormawa, Dr. Nofrans Eka Saputra, S.Psi., M.A., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai program yang telah dilaksanakan selama dua tahun di Kelurahan Tahtul Yaman.
Ia mengatakan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen bersama agar program yang telah dijalankan tidak berhenti setelah kegiatan PPK Ormawa selesai, tetapi dapat diteruskan dan dikembangkan oleh masyarakat bersama pemerintah.
“Pak Wakil Wali Kota hadir bersama Pak Rektor untuk sama-sama berkomitmen menyelenggarakan kegiatan PPK Ormawa ini secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh program yang telah dilaksanakan dapat terus mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah. Berbagai hasil serta inventarisasi program juga akan diserahkan untuk dapat dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh masyarakat Kelurahan Tahtul Yaman dan Kecamatan Pelayangan.
Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama dan Berkelanjutan Program Maslahat (Masjid Sehat, Lingkungan Aktif dan Harmonis Terpadu).
Deklarasi tersebut melibatkan Universitas Jambi, Pemerintah Kota Jambi melalui Kecamatan Pelayangan dan sejumlah OPD terkait, unsur TNI-Polri, Kelurahan Tahtul Yaman, Puskesmas Tahtul Yaman, lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, serta berbagai mitra dan elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi penguatan Kelurahan Sehat Maslahat Tahtul Yaman sebagai model pembangunan kesehatan berbasis masyarakat yang mengedepankan pencegahan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan data, serta keberlanjutan program.