Pemkot Jambi Perkuat Deteksi Dini dan Mitigasi Risiko Bencana
Rabu, 26 Agustus 2026
Penulis: Eko Oktavianus | Editor: Eko Oktavianus
Jambi — Sebagai upaya memperkuat deteksi dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menggelar Uji Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) serta Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Urusan Kebencanaan Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu (26/8/2026), tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., yang dalam hal ini mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kota Jambi, mulai dari perangkat daerah, camat, lurah, Forum Ketua RT se-Kota Jambi, hingga para pemerhati kebencanaan. Turut hadir sebagai narasumber Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana BNPB, Ade Siola Putra.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Jambi, A. Ridwan, mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan dan karakteristik wilayah, sejumlah potensi bencana di Kota Jambi dapat diidentifikasi dan diprediksi sejak dini. Di antaranya banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran permukiman, serta berbagai potensi bencana lainnya.
“Seperti saat ini, Kota Jambi juga terdampak kebakaran hutan dan lahan dari daerah tetangga. Namun, kondisi ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus bersinergi dan berkolaborasi. Salah satunya melalui uji publik kajian risiko bencana yang kita laksanakan hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan BPBD Kota Jambi menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, khususnya dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman bencana sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
Ia menambahkan, ketersediaan data dan informasi kebencanaan yang akurat akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menentukan langkah penanganan bencana.
“Dengan adanya BPBD, kita sudah memiliki kajian dan data mengenai zona-zona rawan bencana. Dengan demikian, kita dapat menyiapkan berbagai tahapan penanganan, baik sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana terjadi,” jelasnya.
A. Ridwan juga menekankan pentingnya keterlibatan Forum Ketua RT dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, Ketua RT memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi serta persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing.
“Peran Ketua RT sangat penting, terutama dalam menghadapi persoalan seperti kekeringan maupun potensi bencana lainnya, karena mereka mengetahui secara langsung kondisi di lapangan,” katanya.
Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi dari BNPB terus diperkuat, tidak hanya dalam bentuk dukungan anggaran, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, serta kebutuhan penanggulangan bencana lainnya.
“Kami juga membutuhkan dukungan dari BNPB Pusat, bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dalam bentuk bantuan dan penguatan lainnya. Karena penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Jambi, Dodi, dalam laporannya menyampaikan bahwa uji publik tersebut merupakan salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Jambi Tahun 2026.
“Setelah kegiatan ini, akan dilakukan asistensi oleh BNPB Pusat hingga nantinya dokumen tersebut menjadi dokumen resmi yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kajian risiko bencana merupakan instrumen penting dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Melalui kajian tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
“Melalui forum ini, kita dapat mendeteksi secara dini berbagai ancaman bencana yang ada di Kota Jambi, seperti banjir, kekeringan, karhutla, tanah longsor, dan potensi bencana lainnya,” jelas Dodi.
Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan dan informasi berdasarkan kondisi di lapangan sehingga dokumen kajian risiko bencana yang disusun benar-benar komprehensif dan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah penanggulangan bencana di Kota Jambi.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu dan memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Kota Jambi,” pungkasnya.
